SUKABUMI, 21 November 2025 – Kunjungan kerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Menteri P2MI) ke PASIM GO GLOBAL MIGRAN CENTRE kemarin menghasilkan sejumlah instruksi strategis dari Wali Kota Sukabumi kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Instruksi ini berfokus pada peningkatan perlindungan, literasi, dan kesejahteraan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi, Dr. H. Punjul Saepul Hayat, S.STP., M.Si, memimpin jajarannya untuk menindaklanjuti empat poin utama yang ditekankan Wali Kota.
1. Percepatan Pembentukan Peraturan tentang Pekerja Migran
Mengikuti contoh sukses Kabupaten Jember yang memberikan beasiswa bagi anak pekerja migran, Wali Kota menginstruksikan Disnaker untuk segera membentuk tim penyusun Perda Migran. Perda ini diharapkan menjadi payung hukum untuk memberikan jaminan dan kompensasi yang layak bagi keluarga PMI. Instruksi percepatan ini diarahkan langsung kepada Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Endang Toib untuk segera menyusun tim dan melakukan koordinasi teknis.
2. Inisiasi Program Kelurahan EMAS
Kota Sukabumi juga akan memulai program Kelurahan EMAS (Kelurahan Ramah Migran: ekosistem Migran Aman dan Sejahtera). Program ini bertujuan meningkatkan literasi seluruh aparatur dan masyarakat tingkat kelurahan mengenai isu-isu pekerja migran, pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan proses resmi penempatan PMI.
"Kami bertekad menjadikan kelurahan sebagai benteng pertama perlindungan bagi warga yang akan bekerja di luar negeri. Ini adalah langkah pencegahan dini terhadap segala bentuk eksploitasi dan TPPO," jelas Dr. H. Punjul Saepul Hayat.
3. Edukasi Literasi Keuangan bagi Pekerja Migran dan Keluarga
Masalah kemiskinan purna migran akibat kurangnya literasi keuangan menjadi sorotan serius. Untuk mengatasi ini, Disnaker didorong untuk menyelenggarakan program literasi keuangan intensif agar PMI dan keluarganya dapat mengelola pendapatan, menabung, dan berinvestasi untuk masa depan yang berkelanjutan.
4. Reaktivasi BLK dan Percepatan Validasi Data
Instruksi paling mendesak adalah reaktivasi Balai Latihan Kerja (BLK). Mendapat apresiasi dari Menteri P2MI, Wali Kota menginstruksikan agar BLK segera diaktifkan kembali dan mulai menerima siswa pelatihan dalam waktu secepatnya.
Terkait data, Kepala Disnaker saat ini mencatat lebih dari 1900 pembuat AK-1 yang status kerjanya sedang ditelusuri. Pimpinan menekankan agar proses percepatan data dan validasi status kerja ini harus tuntas dan tersedia sebelum akhir November untuk disalurkan pada program yang tepat.
Instruksi ini menandakan komitmen kuat Pemerintah Kota Sukabumi dalam memastikan perlindungan, kesejahteraan, dan masa depan yang lebih baik bagi warganya yang bekerja di luar negeri. Seluruh jajaran Disnaker diinstruksikan untuk bergerak bersama dan menyamakan visi dalam menindaklanjuti arahan strategis ini.
