Sukabumi, - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Sukabumi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergitas Penanganan Pengangguran pada hari Kamis, 6 November 2025. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Pertemuan Disnaker Kota Sukabumi, Jalan Ciaul Pasir, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara Dinas dan Bursa Kerja Khusus (BKK) yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Kota Sukabumi.
Kegiatan yang dimulai sejak pukul 09.00 hingga 12.00 WIB ini dihadiri oleh Kepala Dinas, Kepala Bidang Penempatan dan Kelembagaan, para pejabat struktural dan fungsional Disnaker, serta perwakilan BKK SMK se-Kota Sukabumi.
Pertemuan diawali dengan pembukaan oleh Kepala Bidang (Kabid), Agus Mulyana. Selanjutnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi, Dr. H. Punjul Saepul Hayat, S.STP., M.Si, menyampaikan paparan mengenai strategi penanganan pengangguran di Kota Sukabumi. Sesi dilanjutkan dengan penjelasan teknis oleh Jabatan Fungsional, Meliana, yang fokus pada mekanisme pelaporan.
Tuntutan Laporan Penempatan via e-BKK
Tujuan utama dari rakor ini adalah mendorong BKK-BKK pada SMK yang ada di Kota Sukabumi untuk:
- Memfasilitasi pencarian kerja bagi alumni.
- Melakukan pengumpulan dan pengolahan data pencari kerja secara akurat.
- Menjalin kerja sama yang erat dengan dunia usaha dan industri.
Secara khusus, Kepala Dinas menekankan agar BKK-BKK dapat menyampaikan laporan penempatan tenaga kerja pada aplikasi e-BKK melalui laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan: https://bkk.kemnaker.go.id sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kepatuhan pelaporan ini dianggap krusial untuk memetakan penyerapan lulusan dan efektivitas program kerja.
Ditemui oleh awak media, Kepala Dinas Dr. H. Punjul Saepul Hayat, S.STP., M.Si, menyampaikan bahwa sinergi ini adalah kunci.
“Kegiatan ini adalah momentum penting untuk menyatukan semua potensi, terutama BKK di SMK sebagai gerbang awal penempatan lulusan, untuk bersama-sama menurunkan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) di Kota Sukabumi,” ujar Dr. Punjul.
Beliau berharap dengan adanya komitmen dan pelaporan yang disiplin dari BKK, data penempatan tenaga kerja menjadi lebih valid dan langkah kebijakan untuk menekan angka pengangguran dapat diambil dengan lebih tepat sasaran.
